Upah minimum regional

Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum.
Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam propinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) - dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. KOmponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).
Saat ini UMR juga dienal dengan istilah Upah Minimum Propinsi (UMP) karena ruang cakupnya biasanya hanya meliputi suatu propinsi. Selain itu setelah otonomi daerah berlaku penuh, dikenal juga istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Daftar isi

Upah Minimum rata rata Nasional dari tahun 1979-2003

Tahun	UMR / UMP	Kenaikan	UMR / UMP dlm US$[1]	Sumber
1979	Rp525/hari	?	$0,84/hari	[1]
1980	Rp600/hari	?	$0,96/hari	[2]
1991	Rp18,200	?	$9,33	[3]
1992	Rp20,330	11.7%	$10,02	[4]
1993	Rp23,930	17.7%	$11,47	[5]
1994	Rp31,290	30.8%	$14,48	[6]
1995	Rp36,820	17.7%	$16,37	[7]
1996	Rp40,740	10.6%	$17,35	[8]
1997	Rp135,353	232.2%	$48,81	[9]
1998	Rp153,971	13.8%	$16	[10]
1999	Rp179,528	16.6%	$23,05	[11]
2000	Rp213,700	19.0%	$25,57	[12]
2001	Rp286,100	33.9%	$28,04	[13]
2002	Rp362,700	26.8%	$39,06	[14]
2003	Rp414,500	14.3%	$48,31	[15]

Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta dari tahun 2000

Tahun	UMR / UMP	Tanggal Berlaku	Kenaikan	UMR / UMP dlm US$ [2]	Sumber
2000	Rp231,000	1-Jan-00	16.7%	$27,64	[16]
2000	Rp286,000	1-Apr-00	23.8%	$34,22	[17]
2000	Rp344,257	1-Sep-00	20.4%	$41,20	[18]
2001	Rp426,257	1-Jan-01	23.8%	$41,78	[19]
2002	Rp591,266	21-Jan-02	38.7%	$63,68	[20]
2003	Rp631,554	1-Jan-03	6.8%	$73,60	[21]
2004	Rp671,550	1-Jan-04	6.3%	$75,22	[22]
2005	Rp711,843	1-Jan-05	6.0%	$73,43	[23]
2006	Rp819,100	1-Jan-06	15.1%	$89,44	[24]
2007	Rp900,560	1-Jan-07	9.9%	$98,55	[25]
2008	Rp972,604	1-Jan-08	8.0%	$100,99	[26]
2009	Rp1,069,865	1-Jan-09	10.0%	$103,62	[27][28]
2010	Rp1,118,009	1-Jan-10	4.5%	$125,33	[29][30]
2011	Rp1,290,000	1-Jan-11	15.38%	$143,33*	[31]
2012	Rp1,529,150	1-Jan-12	18,53%	$169,90*	[32]
2013	Rp2,200,000	1-Jan-13	43,88%	$244*	[33]

(*)keterangan : untuk tahun 2011 , 2012 dan 2013 dianggap US $1 = Rp 9000,-

Penetapan Upah Minimum Propinsi tahun 2013 (dalam rupiah)

main article : Penetapan Upah Minimum tahun 2013
Pada akhir tahun 2012 terjadi demontrasi buruh besar besaran diseluruh Indonesia menuntut perbaikan upah dan kondisi kerja.[34] Kemudian disepakati upah buruh naik cukup tinggi diberbagai tempat diindonesia, tetapi hal ini memicu protes dari kalangan pengusaha dan mereka mengancam untuk memindahkan bisnisnya keluar dari Indonesia atau menutup usahanya.[35][36][37]. Akhirnya disepakati bahwa upah buruh tetap naik, tetapi bagi pengusaha yang keberatan akan diberi tenggang waktu 6 bulan untuk mematuhi Upah Minimum tahun 2013.
Daftar Upah Minimum Propinsi tahun 2013, diantaranya adalah :[38]

• NAD UMP 2013 sebesar 1.550.000,
• Sumut UMP 2013 sebesar 1.305.000,
• Sumbar UMP 2013 sebesar 1.350.000,
• Kep. Riau UMP 2013 sebesar 1.365.087,
• Jambi UMP 2013 sebesar 1.300.000,
• Bangka Belitung UMP 2013 sebesar 1.265.000,
• Bengkulu UMP 2013 sebesar 1.200.000,
• DKI Jakarta UMP 2013 sebesar Rp 2.200.000,
• Kalbar UMP 2013 sebesar 1.060.000,
• Kalsel UMP 2013 sebesar 1.337.500,
• Kalteng UMP 2013 sebesar 1.553.127
• Kaltim UMP 2013 sebesar 1.762.073,
• Sultra UMP 2013 sebesar 1.125.207,
• Sulsel UMP 2013 sebesar 1.440.000,
• Papua UMP 2013 sebesar 1.710.000.

Sanksi bagi pelanggar

Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ,pegusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan UMP dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi penjara dari satu hingga empat tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta.UMP yang ditetapkan merupakan gaji pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan. Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap