Kemiskinan dapat dipahami
sebagai suatu kondisi yang bersifat absolut bila kondisi seseorang atau suatu rumah
tangga diperbandingkan dengan suatu standar tertentu tanpa memperhitungkan
kondisi masyarakat secara umum.
Sedangkan kemiskinan dapat juga dipandang sebagai suatu kondisi yang
bersifat relatif bila kondisi seseorang atau suatu rumah tangga diperbandingkan
dengan taraf hidup masyarakat sekitarnya.
Jika menggunakan standar
absolut, standar kemiskinan konsumsi (garis kemiskinan) dihitung berdasarkan
nilai uang yang dibutuhkan untuk membayar jumlah kalori minimal yang dibutuhkan
untuk hidup layak dan kebutuhan non-makanan tertentu tanpa memperhitungkan
tingkat konsumsi seluruh penduduk. Di Indonesia, angka kemiskinan absolut dihitung
menggunakan garis kemiskinan (GK). GK
adalah ukuran atau indikator kesejahteraan yang menunjukkan kemampuan daya beli
yang sama dari tahun ke tahun. Kemiskinan absolut ini paling
sesuai untuk digunakan dalam pemantauan program penanggulangan kemiskinan
antar waktu.
Jika menggunakan standar
relatif, standar kemiskinan akan dihitung berdasarkan tingkat kemakmuran
masyarakat secara umum. Tentunya standar
ini akan berubah antar-waktu dan antar-tempat. Kemiskinan relatif ini sangat
relevan khususnya apabila Pemerintah dihadapkan pada keterbatasan sumber daya
dan program penanggulangan kemiskinan hanya difokuskan pada segmen termiskin tertentu, misalnya pada 10% atau 20%
termiskin dari populasi. Pada saat inilah pendekatan kemiskinan relatif lebih
tepat untuk digunakan. Berbeda tujuan dengan kemiskinan absolut yang
digunakan untuk evaluasi naik-turunnya tingkat kemiskinan, pendekatan kemiskinan relatif ditujukan sebagai dasar perhitungan atau
pertimbangan dalam mendesain program yang ditargetkan untuk membantu masyarakat
miskin. Pada taraf yang lebih luas tujuan segmentasi kemiskinan dalam
pendekatan relatif adalah untuk menyediakan informasi yang lebih akurat
mengenai kondisi distribusi kemiskinan saat ini agar dapat digunakan oleh
program penargetan kemiskinan dalam menyusun strategi dan jumlah target yang
sesuai antara anggaran dan kebutuhan tiap tingkatan masyarakat atau dapat juga
dimanfaatkan untuk menyusun strategi pembangunan pada setiap level
pemerintahan, dari pusat hingga daerah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar